Zona Integritas – FEB

PENILAIAN
A.	PENGUNGKIT
	I.	PEMENUHAN
		1.	Manajemen Perubahan
			i	Penyusunan Tim Kerja
				12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
				12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
			ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas
				12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
				12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
				12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
			iii	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
				12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
				12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
				12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
			iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja
				12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
				12b. Sudah ditetapkan agen perubahan
				12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
				12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
		2.	Penataan Tatalaksana
			i	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
				12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
				12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
				12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
			ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
				12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
				12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
				12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
			iii	Keterbukaan Informasi Publik
				12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
				12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
				12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
				12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
				12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
			ii	Pola Mutasi Internal
				12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
				12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
				12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
			iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
				12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
				12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
				12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
				12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
				12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
				12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
			iv	Penetapan Kinerja Individu
				12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
				12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
				12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
				12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
			v	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
				12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
			vi	Sistem Informasi Kepegawaian
				12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
		4.	Penguatan Akuntabilitas
			i	Keterlibatan Pimpinan
				12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
				12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
				12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
			ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
				12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
				12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
				12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
				12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
				12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
				12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
				12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
				12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
		5.	Penguatan Pengawasan
			i	Pengendalian Gratifikasi
				12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
				12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
			ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
				12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
				12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
				12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
			iii	Pengaduan Masyarakat
				12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
				12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
				12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
				12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
			iv	Whistle-Blowing System
				12a. Whistle Blowing System telah diterapkan
				12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
				12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
			v	Penanganan Benturan Kepentingan
				12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
				12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
				12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
				12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
				12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			i	Standar Pelayanan
				12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
				12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan
				12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
				12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
			ii	Budaya Pelayanan Prima
				12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
				12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
				12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
				12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
				12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
				12f. Terdapat inovasi pelayanan
			iii	Pengelolaan Pengaduan
				12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
				12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
				12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
			iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
				12a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
				12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
				12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
			v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
				12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
				12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
				12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
	II.	REFORM
		1.	Manajemen Perubahan
			i	Komitmen dalam perubahan
				a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) – Isi Jumlah Agen Perubahan – Isi Jumlah Perubahan yang dibuat
				b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
			ii	Komitmen Pimpinan
				a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
			iii	Membangun Budaya Kerja
				a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
		2.	Penataan Tatalaksana
			i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
				a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
			ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
				a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
				b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
			iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
				a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
				b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
				Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			i	Kinerja Individu
				a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
			ii	Assessment Pegawai
				a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
			iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai
				a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
		4.	Penguatan Akuntabilitas
			i	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
				a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
			ii	Pemberian Reward and Punishment
				a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
			iii	Kerangka Logis Kinerja
				a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
		5.	Penguatan Pengawasan
			i	Mekanisme Pengendalian
				a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
			ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat
				a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
			iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
				a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
				b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi
			ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
				Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab
TOTAL PENGUNGKIT

B.	HASIL
	1.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
			a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
			b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya
	2.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
			a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

Universitas Negeri Padang